Jakarta, radarbaru.com – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dan menjadwalkan pembacaannya dalam rapat paripurna.
Penerimaan usulan itu disampaikan dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsyurijal. Dalam kesempatan tersebut, Saan menyampaikan jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP berdasarkan dokumen yang diserahkan masing-masing perwakilan pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Dengan diterimanya usulan tersebut, proses selanjutnya akan berjalan melalui mekanisme kelembagaan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saan Mustopa menegaskan bahwa pimpinan DPR menghormati hak anggota dewan dalam menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Ia menjelaskan, penerimaan usulan tersebut mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Saan juga menerangkan bahwa substansi usulan yang disampaikan para anggota DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
Ketentuan tersebut mengatur hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, usulan tersebut akan diproses sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuh Saan.
Dalam rapat tersebut, Saan Mustopa turut membacakan jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan, terdapat delapan fraksi dengan total 120 anggota DPR sebagai pengusul.
Berikut rinciannya:
| Fraksi DPR | Jumlah Pengusul |
|---|---|
| PDIP | 14 orang |
| Partai Golkar | 11 orang |
| Partai Gerindra | 11 orang |
| NasDem | 19 orang |
| PKB | 18 orang |
| PKS | 28 orang |
| PAN | 10 orang |
| Partai Demokrat | 18 orang |
| Total | 129 orang |
Setelah diterima pimpinan DPR, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dijadwalkan untuk dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Pembacaan usulan menjadi bagian dari tahapan awal dalam proses kelembagaan DPR. Selanjutnya, tindak lanjut terhadap usulan tersebut akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku.
Adapun penerimaan usulan oleh pimpinan DPR belum berarti bahwa proses pemakzulan telah diputuskan. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggota dari delapan fraksi DPR dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
