Jakarta, radarbaru.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut disebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan sistem konstitusional di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa Gibran telah mempertimbangkan keputusannya dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, Gibran sebelumnya telah menempuh pendidikan melalui sistem pendidikan di luar negeri. Namun, mekanisme pendidikan yang berlaku di negara lain memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” ujar Prabowo yang berdiri di samping Gibran.
Prabowo Singgung Putusan Hukum Terkait Pendidikan Gibran
Selain perbedaan sistem pendidikan, Prabowo juga menyinggung sejumlah putusan hukum yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Prabowo, terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan melalui sistem konstitusional Indonesia.
“Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyarataan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” ucapnya.
Persoalan pendidikan Gibran sebelumnya memang menjadi bagian dari gugatan hukum yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai calon wakil presiden.
Pada 5 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK tidak menerima gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya.
Meski demikian, pertimbangan putusan MK menyebutkan bahwa pihaknya tidak menemukan ijazah SMA Gibran.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Rangkaian putusan tersebut menjadi bagian dari persoalan hukum mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Jabatan Wakil Presiden Mengalami Kekosongan
Setelah Gibran mengajukan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinyatakan mengalami kekosongan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” ujar Muzani.
Dengan demikian, MPR memiliki batas waktu 60 hari untuk menjalankan proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
