Jakarta, radarbaru.com – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026).
Informasi mengenai pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai orang dekat Gibran.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Kabar ini muncul ketika posisi Gibran tengah menjadi sorotan politik nasional. Tekanan terhadap Wakil Presiden tersebut menguat setelah sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan proses pemakzulan.
Kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden mencuat setelah sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Usulan tersebut ditujukan untuk mendorong DPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran. Pengajuan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.
Berdasarkan rincian yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, dukungan terhadap usulan tersebut berasal dari delapan fraksi dengan komposisi sebagai berikut:
| Fraksi DPR | Jumlah Pengusul |
|---|---|
| PDIP | 14 orang |
| Golkar | 11 orang |
| Gerindra | 11 orang |
| PKB | 18 orang |
| NasDem | 19 orang |
| PKS | 28 orang |
| PAN | 1 orang |
| Demokrat | 18 orang |
| Total | 120 orang |
Sejumlah fraksi pada umumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu pokok yang disorot oleh para pengusul Hak Menyatakan Pendapat.
Dalam bahan pemberitaan tersebut, disebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut juga dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya. Dalam putusan itu, MK disebut tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari alasan sejumlah anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Gibran Sempat Meminta Waktu kepada Prabowo
Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri pada Rabu (11/11/2026), Gibran juga disebut telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikan yang selama ini dipersoalkan melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026) tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam keterangannya, Gibran menyebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran terkait dinamika politik yang sedang berkembang. Salah satu arahan yang disampaikan adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan agar seluruh dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 dihadirkan. Selain itu, ia diminta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Status Pengunduran Diri Gibran Masih Menunggu Konfirmasi Resmi
Kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo menjadi perkembangan baru di tengah polemik politik dan persoalan hukum yang sedang dihadapinya.
Meski demikian, informasi tersebut dalam sumber pemberitaan masih berasal dari keterangan orang dekat Gibran. Belum terdapat pernyataan langsung dari Gibran maupun pengumuman resmi pemerintah yang mengonfirmasi pengunduran dirinya.
Karena itu, kepastian mengenai status jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden masih perlu menunggu konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Perkembangan selanjutnya, termasuk tanggapan Presiden Prabowo dan tindak lanjut lembaga negara terhadap kabar tersebut, menjadi hal yang perlu diperhatikan.
