Radar Baru,Malang – Kegiatan Evaluasi dan Asistensi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu agenda strategis dalam rangka memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini tidak hanya berperan sebagai forum verifikasi dan penyempurnaan dokumen anggaran, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang menjalani program magang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dokumen DPA yang diajukan oleh masing-masing SKPD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara program, kegiatan, dan subkegiatan dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sekaligus meninjau keselarasan indikator kinerja dan alokasi anggaran yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Bagi mahasiswa magang dari Jurusan Ekonomi Pembangunan, kegiatan ini menjadi kesempatan berharga untuk memahami secara langsung proses pengelolaan keuangan daerah yang selama ini lebih banyak dipelajari secara teoritis di bangku perkuliahan. Melalui keterlibatan dalam forum evaluasi dan asistensi, mahasiswa dapat melihat secara nyata bagaimana proses perencanaan anggaran dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap penyusunan hingga verifikasi akhir sebelum dokumen digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pemerintah daerah.
Salah satu mahasiswa magang yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman mengikuti forum evaluasi dan asistensi DPA memberikan wawasan baru mengenai mekanisme penganggaran di sektor publik. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa berkesempatan mengamati secara langsung staf Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Malang saat melakukan penelaahan terhadap berbagai dokumen yang diajukan oleh perangkat daerah.
Proses evaluasi meliputi pemeriksaan kesesuaian program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah, validasi indikator kinerja, serta peninjauan alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Tidak hanya berperan sebagai pengamat, mahasiswa magang juga diberikan kepercayaan untuk membantu berbagai tugas administratif selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan tersebut mencakup pengelolaan dokumen DPA, pemilahan berkas, pengecekan kelengkapan administrasi, hingga membantu proses distribusi dokumen yang akan ditandatangani oleh pihak terkait.
Selain itu, mahasiswa juga turut membantu pelaksanaan kegiatan sebagai petugas resepsionis yang bertugas mendukung kelancaran koordinasi peserta forum. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ketelitian, koordinasi, dan pengelolaan administrasi dalam mendukung proses penganggaran pemerintah daerah.
Selama forum berlangsung, terlihat adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara BKAD Kabupaten Malang dan berbagai SKPD. Diskusi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga membahas substansi program dan kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Melalui proses asistensi, setiap SKPD mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyesuaian maupun perbaikan terhadap dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan. Pendekatan ini bertujuan agar dokumen DPA yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik, terstruktur, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.
Menurut para peserta kegiatan, proses asistensi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, potensi kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian antara program dan alokasi anggaran dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Melalui mekanisme evaluasi dan asistensi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan didukung oleh perencanaan anggaran yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya sinergi positif antara dunia akademik dan pemerintah daerah. Program magang tidak hanya menjadi sarana pengembangan kompetensi mahasiswa, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk memahami secara langsung dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik.
Pengalaman mengikuti Evaluasi dan Asistensi DPA SKPD Kabupaten Malang Tahun 2026 memberikan pembelajaran yang berharga mengenai pentingnya proses perencanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah. Bagi mahasiswa magang, kesempatan tersebut menjadi bekal penting untuk memperluas wawasan mengenai praktik ekonomi pembangunan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dengan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman lapangan, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kapasitas akademik maupun profesionalnya serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang memahami tata kelola keuangan publik dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.
*Penulis :Elysia Rosa Natali
