Radar Baru, Kota Sukabumi – Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi telah melakukan rangkaian kunjungan kerja ke berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk menelaah program kerja tahun anggaran 2026, beserta potensi efisiensi anggaran yang dapat dicapai melalui evaluasi program.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi 1 menemukan bahwa masih terdapat ketimpangan alokasi anggaran, di mana belanja penunjang dan kegiatan seremonial menyerap porsi besar, sementara program inti pelayanan publik kurang mendapat porsi optimal.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi, Anita Fajarianti, menegaskan bahwa DPRD harus lebih kritis dalam mengawal anggaran.
“Kami menemukan belanja penunjang yang terlalu besar di hampir semua SKPD, sementara program strategis yang langsung menyentuh masyarakat justru minim. Potensi efisiensi mencapai hampir Rp 11 miliar. DPRD meminta agar efisiensi ini dialihkan ke program prioritas publik seperti digitalisasi layanan, penguatan damkar, pendidikan politik substantif, serta pengawasan dan deteksi dini konflik sosial,” tegas Anita Fajarianti.
Rangkuman SKPD, Program, dan Potensi Efisiensi
1. BKPSDM – Pagu Rp 9,16 M Potensi Efisiensi ± Rp 700 Juta – 1 Miliar.
2. Inspektorat Daerah – Pagu Rp 12,05 M Potensi Efisiensi ± Rp 1 – 1,5 Miliar.
3. DPMPTSP – Pagu Rp 8,02 M Potensi Efisiensi ± Rp 1,5 – 2 Miliar.
4. Kesbangpol – Pagu Rp 3,82 M Potensi Efisiensi ± Rp 1 – 1,2 Miliar.
5. Satpol PP & Damkar – Pagu Rp 16,18 M Potensi Efisiensi ± Rp 1,5 – 2 Miliar.
6. Disdukcapil – Pagu Rp 6,67 M Potensi Efisiensi ± Rp 500 – 700 Juta.
7. Dishub – Pagu Rp 19,74 M Potensi Efisiensi ± Rp 2 – 2,5 Miliar.
Total Potensi Efisiensi: Rp 8,7 – 10,9 Miliar.
Catatan Kritis Komisi 1 DPRD
Lebih lanjut, Anita Fajarianti juga menyoroti masih adanya kurangnya transparansi dari setiap SKPD dalam menyajikan detail anggaran. Hal ini menyulitkan anggota DPRD dalam melakukan pengawasan dan menentukan program prioritas.
“Mulai tahun 2026, kami menuntut SKPD untuk menyajikan data anggaran yang lebih terbuka dan terukur. Transparansi adalah kunci agar perencanaan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan sekadar belanja rutin,” pungkas Anita Fajarianti.
