Bandung, radarbaru.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan melarang penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini dituangkan melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Jabar.
Menurut Dedi, keberadaan kebun sawit terbukti menimbulkan dampak lingkungan serius, terutama kesulitan masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Ia menyebut telah menginstruksikan Dinas Perkebunan untuk segera menyusun regulasi berupa surat edaran maupun peraturan gubernur terkait larangan budidaya sawit di Jawa Barat.
“Saya sudah meminta kepala dinas perkebunan untuk membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jawa Barat mulai sekarang,” ujar Dedi di Bandung, Selasa (30/12).
Dedi mengungkapkan, enam bulan lalu dirinya menerima laporan adanya rencana penanaman sawit di kawasan lereng Gunung Ciremai. Menindaklanjuti laporan tersebut, ia langsung meminta kepala daerah setempat untuk menghentikan rencana tersebut.
“Saya bilang hentikan, tidak boleh diteruskan, dan akhirnya berhenti,” tegasnya.
Terkait keberadaan kebun sawit di wilayah Cirebon, Dedi mengaku belum menerima laporan pengaduan resmi dari masyarakat. Namun, ia memastikan bahwa apabila lahan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, maka harus dilakukan penggantian atau penyesuaian.
Ia juga menyoroti kondisi di beberapa daerah lain seperti Sukabumi dan Subang, di mana masyarakat sekitar perkebunan sawit mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Hal tersebut semakin menguatkan alasan pemerintah provinsi untuk menghentikan pengembangan sawit di wilayah Jawa Barat.
“Jawa Barat ini wilayahnya kecil dan lahannya terbatas. Sawit membutuhkan area yang sangat luas, sehingga tidak cocok dikembangkan di sini,” jelas Dedi.
Sebagai alternatif, Dedi menyebut komoditas perkebunan seperti teh, karet, dan kopi dinilai lebih sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan Jawa Barat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memastikan penghentian alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan. Dedi menegaskan bahwa sejumlah kejadian banjir di berbagai daerah di Jabar dipicu oleh kesalahan tata ruang.
“Kami akan membenahi tata ruang mulai Januari, dan akan dibahas untuk dilakukan perubahan di seluruh Jawa Barat,” pungkasnya.
