Pamekasan, radarbaru.com – Ketimpangan pembangunan kembali memantik kemarahan warga di Pamekasan. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Pamekasan (AMP3) turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Senin (29/12/2025).
Aksi ini menjadi luapan kekecewaan masyarakat desa yang merasa terus tertinggal. Di saat pembangunan dinilai terus berputar di wilayah perkotaan, desa-desa pinggiran masih harus berjibaku dengan jalan rusak, akses terbatas, dan minim fasilitas publik.
Di bawah terik matahari, massa menyuarakan satu tuntutan utama: pemerataan pembangunan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar tidak lagi menutup mata terhadap kondisi desa yang hingga kini masih terisolasi.
Koordinator aksi, Ahmad Ghafur, menyebut ketimpangan ini bukan cerita baru. Menurutnya, banyak desa yang selama bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan infrastruktur.
“Kami menuntut keadilan pembangunan. Banyak desa yang sampai hari ini jalannya rusak parah, sulit dilalui, dan seakan luput dari perhatian pemerintah,” teriak Ghafur di hadapan massa.
Lebih jauh, AMP3 menyoroti ironi kebijakan anggaran daerah. Di tengah kondisi warga desa yang harus patungan dan bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya, publik justru disuguhi pemandangan berbeda.
Ghafur menyinggung momen Grand Final Dangdut Academy 7 (DA7), saat Wakil Bupati Pamekasan terlihat memberikan gift D’Sultan dan D’Boss kepada peserta Valen dengan nilai yang disebut mencapai ratusan juta rupiah.
“Di desa masyarakat patungan memperbaiki jalan, tapi di sisi lain kita lihat ada gift ratusan juta. Ini ironi yang melukai rasa keadilan publik,” tambahnya.
Sorotan publik kian menguat ketika Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman turun langsung menemui massa. Ia mengapresiasi aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan menyampaikan penjelasan terkait kondisi anggaran daerah.
Menurut Kholilurrahman, APBD Tahun Anggaran 2025 bukan disusun oleh pemerintahannya. Sementara untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), pelaksanaannya terkendala oleh tahapan birokrasi yang panjang.
“Tahapannya panjang, mulai dari survei, perencanaan, lelang, pelaksanaan, pengawasan hingga laporan pertanggungjawaban. OPD khawatir jika dipaksakan justru berpotensi masalah hukum,” jelasnya.
Meski demikian, Kholilurrahman memastikan perubahan arah kebijakan akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Ia menyebut APBD 2026 segera disahkan dan meminta seluruh OPD bekerja lebih cepat dan terukur.
“Kami ingin mengubah tradisi leha-leha menjadi tradisi kerja keras. Target kami, April atau Mei program sudah tuntas, dan mulai Juni fokus pada PAK 2026,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Bupati menegaskan pembangunan jalan akan dilakukan secara merata di seluruh 13 kecamatan, dengan prioritas pada desa-desa dengan kondisi paling parah dan darurat.
Tak hanya itu, komitmen juga disampaikan di bidang kesehatan. RSUD Smart diminta menangani pasien kritis tanpa melihat kemampuan finansial maupun status kepesertaan BPJS.
“Jika pasien tergolong masyarakat miskin, maka Pemkab Pamekasan yang akan menanggung seluruh biayanya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto memberikan klarifikasi terkait polemik gift ratusan juta dalam ajang DA7. Ia menegaskan hadiah tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah.
“Kami luruskan, gift itu dari pengusaha rokok, bukan dari kami. Hanya saja, memang di atasnamakan wakil bupati,” pungkasnya.
Aksi AMP3 menjadi pengingat keras bahwa suara desa masih menunggu untuk benar-benar didengar. Di tengah janji dan komitmen, publik kini menanti bukti nyata di lapangan.
